Akademisi, dengan tanggung jawab profesi dan sejarahnya, dituntut untuk senantiasa memberikan kontribusi positif dan relevan bagi bangsanya. Tak terkecuali Akademisi Muda Bali, AMUBA sudah seharusnya berkontribusi terhadap tanah leluhurnya yang kini berada dalam ‘simpang jalan’ pembangunan dengan memberikan konstribusi yang berimbang. Kontribusi ini kami kemas dalam ‘Pernyataan Sikap” Akademisi Muda Bali (AMUBA).

Adapun latar belakang pernyataan sikap tersebut adalah:

Pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban serta klarifikasi posisi Akademisi Muda Bali. Selama ini belum ada sikap formal dari akademisi Bali tentang polemik reklamasi Teluk Benoa. Yang ada adalah, keterlibatan sebagian kecil akademisi Bali dalam meloloskan studi kelayakan reklamasi Teluk Benoa oleh PT TWBI tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai representasi sikap keseluruhan akademisi Bali. Hal tersebut tentu tidak benar dan oleh karenanya pernyataan sikap ini penting untuk menegaskan perbedaan posisi kami.

Kedua, sebagai wahana alternatif bagi munculnya wacana ketiga yang bukan hanya anti atau pro-reklamasi. Pemberitaan media yang massif menggiring terjadinya polarisasi wacana reklamasi yang berujung pada dikotomi pilihan; setuju dan menolak. Tidak ada ruang bagi munculnya pilihan ketiga yang sejatinya menjadi pilihan utama dan pertama masyarakat Tanjung Benoa – lokasi utama reklamasi, yaitu reklamasi Pulau Pudut oleh pemerintah, tanpa pelibatan pihak swasta dalam hal ini PT TWBI yang berujung pada komersialisasi kawasan.

Ketiga, sebagai early warning statement atas potensi terjadinya konflik horizontal. Polarisasi wacana reklamasi ini telah mengarah pada terjadinya divisi (pembagian) masyarakat; pendukung pro-reklamasi secara umum didukung oleh pemerintah dan (sebagian besar) wakil rakyat beserta underbow-nya sedangkan pro-anti-reklamasi didukung oleh lembaga swadaya masyrakat, lembaga adat disekitar area reklamasi serta masyarakat akar rumput. Keberpihakan pemerintah dan lembaga perwakilan formal pada satu posisi dengan sendirinya telah menghambat ‘saluran’ penyampaian pendapat prosedural. Jika hal ini terus berlanjut, kekhawatirkan terjadinya perlawanan sosial yang berujuang pada pada konflik horizontal bukanlah sesuatu yang mustahil.

Oleh karena pentingnya wacana solutif atas permasalahan diatas, kami Akademisi Muda Bali (AMUBA) berkewajiban memberikan pandangan ketiga yang tidak hanya memberi pernyataan hitam-putih pada posisi pro ataupun anti reklamasi, melainkan memberikan pemaparan komprehensif tentang reklamasi Teluk Benoa secara kronologis. Dengan demikian semua stateholders mendapat gambaran yang komprensif tentang apa yang sesungguhnya terjadi.

Demikian pengantar pernyataan sikap ini kami buat, dengan penuh rasa tanggung jawab dan bhakti bagi tanah leluhur kami. Atas nama seluruh inisiator Akademisi Muda Bali yang tersebar diseluruh belahan dunia, kami berharap pernyataan sikap ini didengar, difahami dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Catatan: berikut ini detail pernyataan sikap

https://satryawibawa.com/2016/02/25/pernyataan-sikap-akademisi-muda-bali-amuba-atas-kontroversi-rencana-proyek-pt-twbi-di-teluk-benoa/

Catatan:

Jumlah ini akan diupdate terus, karena naskah sedang beredar dan kawan-kawan yang setuju dengan isi naskah ini akan ditampilkan namanya sebagai bentuk tanggung jawab moral.

https://satryawibawa.com/2016/02/25/inisiator-akademisi-muda-bali-amuba-dan-pendukung-pernyataan-sikap/

Perth, 23 Februari 2016

Sekilas tentang AMUBA:

Akademisi Muda Bali (AMUBA) terbentuk dari kesadaran atas :

• Pertama, minimnya unjuk peran Akademisi Muda Bali terhadap Pembangunan Bali dan Indonesia secara menyeluruh,
• Kedua, ketiadaan lembaga profesi akademis untuk memperjuangkan dan sekaligus mengayomi para akademisi dalam menjalankan hak dan kewajiban profesinya,
• Ketiga, pentingnya forum komunikasi diantara para akademisi Bali di seluruh Indonesia dalam rangka peningkatan sumber daya manusia

Siapa yang termasuk Akademisi Bali?

• Dosen, pengajar, peneliti, pengamat, budayawan dan stakeholders pendidikan yang mempunyai keterikatan terhadap Bali baik secara geneakologis maupun psikologis.
• Saat ini, group WA AMUBA beranggotakan para akademisi dari berbagai kampus di Indonesia

Kontak AMUBA

• Sadwika Salain (Kopertis/Warmadewa, sadwika.salain@gmail.com)
• Agung Wardana (UGM, warancak82@gmail.com)
• Sukma Arida (UNUD, sukma.arida@gmail.com)
• Satrya Wibawa (Unair, ketutsatrya@yahoo.com.au)
• Komang Santhyasa (UNHI)
• Putu Mahyuni (Kopertis/Undiknas)

1. Sadwika Salain, ST, M.Eng (Biomed), kandidat PhD di The Intelligence Systems for Medicine Laboratory (ISML), The University of Western Australia, dosen Kopertis Wil. VIII dpk Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, Bali.
2. Agung Wardana, S.H., LL.M, kandidat PhD di Asia Research Center (ARC), Murdoch University, Australia, dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
3. IGAB Eka Sucahya, alumni Universitas Gadjah Mada.
4. Luh Putu Mahyuni, kandidat PhD Curtin Business School, Curtin University – Western Australia.
5. IGAK Satrya Wibawa, Staf pengajar Departemen Komunikasi FISIP, Unair Surabaya. mahasiswa Doktoral, Media Culture & Creative Arts, Curtin University, Australia.
6. Yogi Paramitha, S.H., M.H., alumni Pascasarjana Universitas Udayana.
7. IGAA Rai Asmiwiyati, Curtin University, Australia.
8. I Gede Widhiana Suarda, kandidat PhD di Justice School, Faculty of Law, 
Queensland University of Technology (QUT), Australia, dosen Fakultas Hukum, 
Universitas Jember.
9. I Made Sindhu Yoga, S.E., MBA., alumni Magister Manajemen, Universitas Gadjah 
Mada, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
10. I Putu Gede Iwan Trisna Jaya, S.E., MM., alumni Univeritas Brawijaya.
11. Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H., Mkn, alumni Magister Kenotariatan Universitas
12. Ngakan Nyoman Kutha Krisnawijaya, S.Kom, M.Kom., alumni Pascasarjana Institut 
Pertanian Bogor (IPB).
13. Ni Made Dhian Rani Yulianti, S.E., M.M, alumni Pascasarjana Universitas Udayana, 
dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
14. Anak Agung Istri A. Maheswari, S.ST.Par., M.Par., alumni Pascasarjana Kajian 
Pariwisata, Universitas Udayana, dosen Universitas Pendidikan Nasional 
(Undiknas) Denpasar.
15. Dewa Ayu Nyoman Ardi Utami, S.T., M.T, alumni Magister Teknik, Universitas 
Indonesia, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
16. I Wayan Didik Roy Mahardika, S.ST.Par., M.Par., MMTHRL, dosen Universitas 
Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
17. Ni Nyoman Sri Wisudawati, S.ST., M.Par, alumni Pascasarjana Kajian Pariwisata, 
Universitas Udayana, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
18. IGAA Pradnya Dewi, S.E., Msi, alumni Pascasarjana Magister Akuntansi, Universitas 
Udayana, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
19. Putu Dyah Permatha Korry, S.E., M.M, alumni Magister Manajemen, Universitas 
Udayana, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
20. IPutu Dharmawan Pradhana, S.H.,M.M, alumni Pascasarjana MagisterManajemen, Universitas Budi Luhur, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas)
21. Putu Ratna Juwita Sari, S.E., M.Par., alumni Pascasarjana Kajian Pariwisata, 
Universitas Udayana, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
22. I Gde Yudhi Hendrawan, alumni Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 
dosen Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar.
23. Gusi Putu Lestara Permana, S.E., M.Acc., Ak., alumni Magister Akuntansi, 
Universitas Gadjah Made, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas)
24. Kadek Danuarsa Sudharma, S.H., M.H., alumni Pascasarjana Ilmu Hukum, 
Universitas Udayana, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
25. Putri Ekaresty Haes, S.I.Kom., M.I.Kom., alumni Magister Komunikasi, Universitas 
Padjajaran, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
26. I Gusti Ngurah Darma Paramartha, S.T., M.T., alumni Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dosen Universitas Pendidikan Nasional 
(Undiknas) Denpasar.
27. I Gst Ayu Eviani Yuliantari, S.H., M.H, alumni Pascasarjana Ilmu Hukum, 
Universitas Udayana, dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
28. Putu Purnama Dewi, S.E., M.Si, alumni Magister Akuntansi, Universitas Udayana, 
dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
29. Devi Kalfika Anggria Wardani, S.Pd., M.Pd, alumni Universitas Pendidikan 
Ganesha (Undiksha), dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
30. Kadek Atyatna Wedananta, S.Pd., M.Pd, alumni Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), dosen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
31. Putu Putrayasa, motivator, penerima penghargaan MURI sebagai pendiri perguruan tinggi termuda di Indonesia, pemilik 4 perguruan tinggi.
32. Sukma Arida, dosen Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana.
33. Gede Pringgana, mahasiswa PhD, the University of Manchester, Inggris.
34. Desak Putu Suryani, alumni Pascasarjana Hubungan Internasional , Universitas
35. Kadek Sonia Piscayanti, penulis novel dan pengajar di salah satu PTS di Bali.
36. Ida Ayu Prasasti Asih, alumni Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga.
37. Komang Gede Santhyasa, S.T., M.T., dosen Teknik Planologi, Univeritas Hindu 
Indonesia (UNHI).
38. IdaNyoman Basmantra,M.Pd.,alumniUniversitasPendidikanGanesha(Undiksha).
39. NGAK Kurniasari, mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran,
40. Yeyen Komalasari, S.E., M.M., dosen Kopertis 8, mahasiswa Program Studi Doktor 
Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Udayana.
41. Ni Kadek Ary Susandi, staf Pengajar STIKES Bali.
42. IBG Adi Permana, MM. staf pengajar FE Unair

Kami, Akademisi Muda Bali (AMUBA), merupakan jaringan dosen, pengajar, guru, peneliti dan cendikia yang tersebar di Bali maupun di luar Bali, namun disatukan oleh sebuah ikatan emosional bahwa Bali merupakan ‘rumah’ kami.  Mengikuti polemik atas proyek PT Tirta Wahana Bali International (PT TWBI) yang ingin membangun resort mewah diatas pulau-pulau buatan melalui reklamasi di Teluk Benoa, kami memiliki tanggung jawab sosial dan intelektual untuk memberikan pandangan kami. Melalui pernyataan sikap ini, kami ingin menyampaikan posisi kami sebagai berikut:

• Kami menilai bahwa Kawasan Teluk Benoa merupakan areal sumber daya bersama (common resource pool) yang penting secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi Bali. Selain menjadi gerbang masuk Bali melalui Bandara International Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, Teluk Benoa merupakan kawasan perairan yang merupakan ruang kehidupan bagi nelayan dan wisata tirta sekitar teluk. Selain itu, Teluk Benoa dikelilingi oleh Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai seluas 1,374 hektar yang berfungsi sebagai penjaga iklim mikro, dan penyangga ekologis kawasan Bali Selatan. Di bagian tenggara, terdapat Pulau Pudut yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat lokal terutama masyarakat Tanjung Benoa.

• Kami mengingatkan bahwa letak geografisnya di antara segitiga emas pariwisata Bali – Nusa Dua, Sanur dan Kuta – telah membuat kawasan Teluk Benoa menjadi ruang perebutan bagi investasi-investasi yang ingin mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan lokasi strategisnya. Saat Orde Baru, setidaknya ada dua proyek kembar yang direncanakan di Teluk Benoa yakni pembangunan resort berkelas dunia oleh PT Bali Turtle Island Development (PT BTID) dan PT Bali Benoa Marina (PT BBM). Keduanya merupakan milik Keluarga Cendana. Meski sudah memiliki Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang dibuat oleh Universitas Udayana, rencana proyek PT BBM akhirnya kandas karena krisis ekonomi dan kejatuhan Suharto. Di sisi yang lain, sebelum sempat terhenti PT BTID telah menyelesaikan tahap awal proyek mereka dengan melakukan reklamasi atas Pulau Serangan yang mencapai empat kali lipat dari luas asli pulau tersebut.

• Kami menyadari bahwa saat ini Teluk Benoa sebagai kawasan perairan yang semi tertutup berada dalam kondisi memprihatinkan oleh sedimentasi, sampah hingga pencemaran bahan organik maupun kimiawi telah mencapai titik mengkhawatirkan. Namun kondisi ini tidaklah datang begitu saja, melainkan merupakan akumulasi dari dampak pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan selama ini, termasuk proyek PT BTID, dan yang paling mutahir adalah Jalan Tol Bali Mandara.

• Kami membaca bahwa kondisi tersebut dalam poin 3 di atas telah dijadikan justifikasi oleh pemerintah dan investor, PT Tirta Wahana Bali International (PT TWBI) untuk melaksanakan proyek pengembangan dan pemanfaatan kawasan perairan Teluk Benoa. Pemerintah menyatakan tidak memiliki dana untuk merehabilitasi kawasan Teluk Benoa sehingga dibutuhkan kehadiran PT TWBI untuk melakukannya. Pihak PT TWBI pun menyatakan bahwa proyeknya bukanlah sekedar pengembangan pariwisata biasa tetapi mengintegrasikan motif ekonomi, setidaknya pada level retorika, dengan penyelamatan lingkungan, dalam bahasa mereka melakukan ‘revitalisasi’. Sederhananya, pemerintah ingin melakukan ‘outsourcing’ atas tanggung jawabnya dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan Teluk Benoa kepada pihak swasta dengan imbalan pemberian hak eksklusif dalam mengelola kawasan teluk termasuk memperoleh keuntungan dalam usaha tersebut.

• Kami menyadari bahwa telah banyak pihak yang menyampaikan kekhawatirannya jika proyek PT TWBI ini direalisasikan. Perusahaan yang ingin membangun pulau-pulau buatan melalui reklamasi hingga seluas 700 hektar tersebut sudah pasti menimbulkan dampak negatif yang besar dan mengkhawatirkan bagi Bali. Kami sudah cukup belajar dari proyek-proyek sebelumnya, misalnya PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Pulau Serangan. Meski perusahaan PT TWBI mengklaim akan memperbaiki kawasan Teluk Benoa yang terdegradasi dan membuatnya menjadi indah, tentu hal ini tidak diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Keindahan resort di atas pulau reklamasi hanya akan ditujukan bagi orang-orang kaya yang mampu membeli residential atau apartemen di atas pulau tersebut atau para turis yang harus membayar tidak sedikit biaya masuk untuk bisa berkunjung ke sana. Sedangkan masyarakat lokal tetaplah menjadi jongos di atas pertiwi mereka sendiri. Oleh sebab itu, tidak salah jika kami menyebut proyek PT TWBI ini sebagai proyek pulau koloni, dengan watak predatoris memanfaatkan nama Bali sebagai brand dalam mengejar keuntungan sembari menjaga jarak dari semakin carut-marutnya kehidupan masyarakat Bali.

• Kami juga menilai bahwa selain kerusakan lingkungan, proyek PT TWBI ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar secara ekonomi bagi masyarakat lokal. Potensi kerugian secara ekonomi bagi masyarakat lokal antara lain: (1) Potensi hilangnya mata pencaharian nelayan dan pengusaha wisata bahari yang beroperasi di perairan Teluk Benoa; (2) Rencana pembangunan akomodasi pariwisata pada pulau buatan hasil reklamasi Teluk Benoa akan berdampak pada semakin menurunnya tingkat hunian hotel secara umum. Berdasarkan data statistik (Tourism Office 2015), tingkat hunian hotel telah menurun secara signifikan dari 64.52% pada tahun 2011 menjadi hanya 57.77% pada tahun 2014. Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi kejenuhan sarana akomodasi di Bali, terutama di bagian selatan.

• Kami melihat bahwa dari segi kebijakan publik dukungan pemerintah atas rencana reklamasi Teluk Benoa memperburuk integritas institusi negara. Proyek ini jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan jeda (moratorium) akomodasi pariwisata di wilayah Bali bagian selatan. Kebijakan yang ironisnya dikeluarkan oleh Gubernur Bali sendiri. Hal ini menambah deretan inkonsistensi kebijakan dan implementasi pembangunan yang dilakukan dan/atau diamini oleh pemerintah sendiri, sebagai sumber penyebab kesemrawutan tata ruang, kerusakan lingkungan, dan tentu saja peminggiran masyarakat Bali sendiri. Jika pemerintah saja tidak konsisten dalam mengambil kebijakan publik, maka tidak bisa disalahkan jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan pemerintah semakin merosot.

• Kami mengingatkan pemerintah bahwa saat ini pro dan kontra proyek PT TWBI di Teluk Benoa semakin meruncing di tengah-tengah masyarakat. Jika dipaksakan, proyek ini akan menjadi salah satu potensi konflik antar masyarakat, maupun dengan pemerintah. Konflik ini tentunya akan merugikan posisi semua pihak, utamanya masyarakat.

• Kami menawarkan kepada masyarakat yang akan terkena dampak bahwa saat ini dibutuhkan pandangan historis dan advokasi berbasis kawasan dalam bergerak bersama menghentikan rencana proyek PT TWBI. Pandangan historis di sini dimaksudkan untuk mengurai sumber permasalahan Teluk Benoa. Selanjutnya, advokasi berbasis kawasan di sini merujuk pada perluasan advokasi yang tidak saja berfokus pada proyek PT TWBI tetapi juga menghubungkannya dengan proyek-proyek sejenis di Kawasan Teluk Benoa. Penghubungan proyek satu dengan proyek lainnya ini memiliki nilai strategis guna mengetahui akumulasi dampak dan resiko yang kemungkinan jauh lebih besar dari sekedar analisa dampak proyek secara individual sebagaimana dalam AMDAL.

• Kami merujuk bahwa hingga saat ini telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Benoa merupakan dampak dari proyek PT BTID. PEMSEA dan Bali PMO (2004: 8) dengan tegas menyebutkan bahwa “reklamasi Pulau Serangan, berlokasi di mulut Teluk Benoa, hingga empat kali lipat dari luas aslinya dinyatakan dalam analisa resiko ini sebagai penyebab bagi hilangnya rumput laut sekitar pesisir pulau, mengubah pola gelombang yang pada gilirannya menyebabkan sedimentasi di areal mangrove Teluk Benoa, menyebabkan beberapa species mangrove, seperti Sonneratia, mati; kerusakan terumbu karang secara meluas akibat dari pendangkalan dan sedimentasi.” Dengan demikian, sudah bukan perdebatan lagi bahwa permasalahan Teluk Benoa saat ini merupakan dampak dari proyek PT BTID.

• Kami mengingatkan bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam praktek pembangunan di Bali di mana dokumen-dokumen lingkungan hanya sekedar syarat normatif untuk memperoleh izin lingkungan yang selanjutnya dikesampingkan ketika memasuki proses pelaksanaan. ANDAL sebagai dokumen yang berisi komitmen perusahaan untuk mengatasi dampak proyek sering kali dalam pelaksanananya tidak diikuti secara konsisten (Dharma Putra 2009). Celakanya, laporan atas pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) yang merupakan tanggung jawab perusahaan dalam tahap pelaksanaan juga tidak pernah dilakukan secara reguler dan pemerintah pun tidak pernah serius mengawalnya. Misalnya, dari 98 rekomendasi AMDAL dan Unit Pengelolaan Lingkungan/Unit Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) yang disetujui Pemerintah Provinsi Bali pada periode 2009-2010, tidak satu pun kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak satu pula pemrakarsa proyek melaporkan kegiatannya (Pemprov Bali 2010). Jika kembali ke permasalahan Teluk Benoa hari ini, maka kondisi Teluk Benoa saat ini merupakan bukti dari ketidakseriusan pemerintah menjaga kawasan teluk sekaligus sebagai pengawas AMDAL PT BTID yang lalai dalam tanggungjawabnya.

• Kami merujuk bahwa selain proyek PT TWBI, terdapat proyek-proyek lainnya yang merupakan prioritas dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Teluk Benoa. Proyek tersebut antara lain adalah kelanjutan dari proyek PT BTID sendiri bernama “Pengembangan Resort Wisata Kura-Kura Bali” dan juga proyek Marina dan Pelabuhan Yacht oleh PT Pelindo. Secara spesifik atas proyek PT BTID ini, Pemerintah Provinsi Bali telah pula memberikan ‘karpet merah’ dengan memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bali. Mengingat masing-masing proyek ini akan memiliki dampaknya masing-masing dan sudah pasti akan terjadi akumulasi dampak di Kawasan Teluk Benoa, maka menjaga Teluk Benoa berarti tidak saja melawan proyek PT TWBI juga proyek PT BTID dan PT Pelindo tersebut.

• Kami melihat bahwa gerakan perlawanan akan semakin kuat dan berarti jika lembaga-lembaga lokal utamanya Desa Pakraman di Kawasan Teluk Benoa berada di garda depan. Saat ini sudah lebih dari 12 desa pakraman yang menyatakan penolakannya atas proyek PT TWBI. Terlepas dari segala kelemahannya, desa pakraman memiliki klaim demokratis yang bersumber dari konstituen (krama) adatnya. Selain itu, hanya desa pakraman yang saat ini memiliki legitimasi menggunakan otonomi-nya untuk menentukan masa depan dan integritas kawasan adatnya. Bahwa perdebatan tentang kawasan suci Teluk Benoa semestinya menempatkan desa pakraman yang berada pada kawasan teluk sebagi institusi kunci dalam memberikan penilaian. Hal ini karena kawasan suci dibentuk melalui konstruksi lokal atas ruang dan praktek keruangan yang dilakukan oleh krama desa pakraman setempat misalnya ritual melasti dan lainnya. Merekalah yang paling paham makna kesucian Teluk Benoa.

Berdasarkan posisi kami sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas proyek-proyek pembangunan di Kawasan Teluk Benoa, antara lain Revitalisasi Teluk Benoa oleh PT TWBI, Pengembangan Resort Wisata Kura-Kura Bali oleh PT BTID, maupun Pembangunan Sarana dan Fasilitas Wisata Bahari Marina dan Yacht Benoa oleh PT Pelindo.
2. Menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek-proyek di Teluk Benoa tersebut di atas. Saat ini proses mengajukan izin lingkungan melalui pembahasan Analisia Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih berjalan. Belajar dari pengalaman AMDAL PT BTID, meski mendapatkan izin lingkungan dan AMDAL dinyatakan layak sekali pun, proyek PT BTID secara nyata telah menyebabkan kerusakan Teluk Benoa. Keberadaan proyek TWBI justru akan memperparah kerusakan tersebut karena adanya gap antara apa yang tertera dalam dokumen ijin lingkungan dan realitas dalam pelaksanaan proyek. Hal ini juga diperparah oleh kebiasaan dalam praktek pembangunan di Bali di mana AMDAL hanya menjadi persyaratan normatif untuk mengajukan izin lingkungan namun dalam implementasinya sering kali dikesampingkan ketika izin sudah diperoleh.
3. Menuntut pertanggung jawaban PT BTID dan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi atas kerusakan Teluk Benoa termasuk juga mengembalikan luasan Pulau Pudut. Hal ini karena kerusakan lingkungan dan sedimentasi di kawasan Teluk merupakan dampak dari reklamasi yang dilakukan oleh PT BTID dan kelalaian dari pemerintah untuk mengawasi dan ketidakseriusannya dalam melestarikan kawasan Teluk Benoa. Dengan mengembalikan tanggung jawab rehabilitasi kepada PT BTID sebagai penyebab kerusakan dan pemerintah sebagai pengawas yang lalai, maka proyek PT TWBI yang menggunakan justifikasi untuk memperbaiki Teluk Benoa menjadi tidak relevan dan tidak dibutuhkan lagi keberadaannya.
4. Mendukung dan mendorong posisi masyarakat dan desa pakraman di sekitar Teluk Benoa untuk berjuang melawan setiap proyek pembangunan yang akan meminggirkan masyarakat dan menghancurkan ruang-ruang penghidupan masyarakat lokal.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk diperhatikan. Terima kasih.

Saya membayangkan satu trilyun itu memang banyak. Mungkin dapat membuat para penguasa di Jakarta dan di Bali tak bisa berbuat banyak. Tapi, itu membuat banyak rakyat Bali merasa sesak. Jika sudah tak tertahankan, bisa muak. Sehingga, sekarang mereka berteriak. Walau saya yakin, bagi Oom Tommy, satu trilyun itu tak banyak.

Saya membayangkan satu trilyun itu memang banyak. Jika kemarin saya memberikan penawaran bahwa satu triyun itu bisa dipergunakan untuk mengoptimalkan per-babian: https://satryawibawa.com/2016/02/15/satu-trilyun-itu-1/

Maka, sekarang saya coba tawarkan hal lain.

Satu trilyun itu mungkin bisa dibuatkan sebagai sebuah awal pusat riset dan data seni budaya Bali. Misalkan saja mengakomodasi para peneliti yang meneliti sejarah Bali, sejarah seni budaya Bali, sekaligus menjadi pusat konservasi seni dan budaya Bali yang perlu dijaga kelestariannya. Ribuan peneliti asing sudah melakukan penelitian di Bali dan tentang Bali. Pusat data ini dapat menjadi salah satu akses-point yang memungkinkan semua orang membaca hasilnya. Termasuk ribuan lontar dan manuskrip kuno yang mungkin perlu perlakuan khusus agar tetap terjaga dan tentu saja, akses bagi semua orang

Satu trilyun itu mungkin bisa dibuatkan lembaga seni Bali yang mendata dan mengakomodasi seniman dan kesenian bali. Banyak seniman Bali yang kini terlantar tak berdaya di masa tua. Padahal mereka maestro-maestro seni Bali. Bisa jadi, hanya mereka satu-satunya orang di muka bumi yang mnenguasai salah satu kesenian Bali yang langka. Pusat ini dapat menjadi pusat diseminasi dan distribusi keahlian seni Bali. Lembaga asing sudah banyak yang mengadopsi hal ini.

Satu trilyun itu mungkin bisa dipakai membelikan seperangkat gamelan bali lengkap bagi seluruh sekaa teruna-teruni di Bali. Jika perlu, semua sekolah mulai SD sampai SMA di Bali. Lengkap dengan para guru-guru pengajarnya. Mungkin sekalian juga membuat inovasi-inovasi. Saya kemarin menonton film dengan bintangnya Owen Wilson dan Pierce Brosnan, Judulnya No Escape, (http://www.imdb.com/title/tt1781922/). Lha masak film dengan setting Thailand ini ada adegan yang mempergunakan baleganjur bali sebagai background musiknya.

Satu trilyun itu juga mungkin bisa dipakai sebagai cara membuat pusat-pusat data dan pengembangan pertanian perkenbunan dan makanan Bali agar tak punah dan mudah didapat, minimal banten-banten di Bali berisi salak bali, jeruk bali, anggur Bali, disuguhi daluman, jaja clurut, begina, tape. Sekaligus rempah-rempah pembuat basa genep tetap mudah tersedia.

Jadi, Oom Tommy, Bali perlu pelestarian dan pengembangan seni. Bukan reklamasi.

Perth, 16 Februari 2016